BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Indonesia pada
tahun 1965 merupakan akhir dari kepemimpinan Soekarno sebagai presiden Republik
Indonesia, meskipun sebenarnya secara resmi ia diturunkan dari jabatanya pada
bulan Maret 1967.Seiring dengan terjadinya Gerakan 30 september yang dituduhkan
kepada PKI sebagai pelaku utama gerakan tersebut. Keseluruhan sistem mengarah
pada krisis pada 1965. Inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi pada tahun
1965, korupsi merajalela dan birokrasi hampir terhenti sama sekali. Pidato
soekarno semakin nyaring, semakin revolusioner, melukiskan indonesia sebagai
bangsa yang menantang para imperialis licik yang berusaha sekuat tenaga untuk
mengisolasi dan menghancurkan Indonesia. Angkatan Darat dan PKI semakin
memandang curiga bergerak mencari posisi dan membayangkan apa yang akan terjadi
bila Soekarno wafat, karena belum ada rencana untuk suksesi.
Karena kesehatan Soekarno terlihat
semakin memburuk, suksesi adalah masalah yang sangat mendesak. Pada waktu itu
angkatan darat dan PKI adalah musuh bebuyutan dan pihak manapun yang memperoleh
kekuasaan pasti akan melumpuhkan atau bahkan memusnahkan lawanya.
Kejadian ini memuncak pada malam hari,
yang bertepatan pada tanggal 30 September yang dikenal dengan peristiwa G30 S.
ini merupakan awal bangkitnya Soeharto sebagai pemimpin Republik Indonesia.
Pada peristiwa G30 S tersebut Soeharto menuduh PKI sebagai otak kudeta. Dan
Soeharto tampil sebagai pahlawan yang memberantas gerakan tersebut dalam waktu
yang cepat. Sehingga hal ini dapat dijadikan peluang bagi Soeharto untuk
mendapatkan kedudukanya di bangku pemerintahan sebagai presiden Republik
Indonesia. Untuk pembahasan lebih lanjut akan penulis jelaskan dalam bab
selanjutnya.
1.2.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana
latar belakang lahirnya supersemar serta implementasinya ?
2. Bagaimana
masa transisi dualisme kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Jenderal
Soeharto serta proses penyelesaianya ?
1.3.
Tujuan Penulisan
1. Untuk
mengetahui latar belakang lahirnya supersemar serta implementasinya.
2. Untuk
mengetahui masa transisi dualisme kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno
ke Jenderal Soeharto serta proses penyelesaianya.
BAB II
Perkembangan Politik Kekuasaan
awal Orba – Pemilu 1971
A. Latar Belakang Lahirnya
Supersemar serta Implementasinya.
1. Latar
Belakang Lahirnya Supersemar
Menjelang
berakhirnya tahun 1965 operasi militer penumpasan terhadap pemberontakan G-30 S
dapat dikatakan sudah berakhir. Akan tetapi, penyelesaian politik terhadap
peristiwa tersebut belum terlihat tanda-tanda akan dilaksanakan oleh presiden
Soekarno sesuai dengan janjinya. Dengan demikian krisis politik semakin
mendalam, diikuti dengan krisis ekonomi yang mana terjadi inflasi besar-besaran
yang mencapai 650 %.[1]Pada
tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi
federasi yang terdiri atas HMI, PMKRI, PMII, GMNI, SEMMI, SOMAL, PELMASI.
Federasi tersebut merupakan satu kesatuan aksi dengan target utama penumpasan
Gerakan 30 September (PKI), yang diberi
nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).[2]
Kebijakan pemimpin negara dalam memecahkan berbagai
kemelut di dalam negeri dipandang oleh rakyat sebagai suatu kebijakan yang
tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Ketidakpuasan masyarakat ini akhirnya
memuncak pada aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan
pelajar. Dalam aksi demonstrasi ini Angkatan Darat bergabung dengan para
demonstran dalam rangka tuntutan turunya Soekarno.[3]
Yang dipelopori oleh KAMI[4]
dimulailah aksi-aksi demontrasi mahasiswa UI dengan jaket kuningnya. Aksi ini
hampir terjadi diseluruh jalan ibu kota selama kurang lebih 60 hari. Dalam aksi
demontrasi ini para mahasiswa dan para pelajar menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada
pemerintah, yang isinya adalah sebagai berikut :[5]
1)
Bubarkan PKI.
2)
Retool
Kabinet Dwikora.
3)
Turunkan harga
atau perbaikan ekonomi.
Untuk menanggapi
aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta, presiden Soekarno mengundang para
wakil mahasiswa untuk mengikuti sidang paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal
15 Januari 1966 di Bogor. Dalam sidang tersebut Soekarno menuduh aksi mahasiswa
ini didalangi oleh Nekolim[6],
Khususnya oleh Central Inteligence Agency
(CIA) Amerika Serikat. Akhirnya, presiden Soekarno memberi komando kepada
seluruh rakyat agar membentuk “Barisan Soekarno”, untuk mempertahankan
kedudukanya terhadap aksi-aksi demonstrasi tersebut.[7]
Untuk menjawab
aksi tuntutan tersebut maka kabinet Dwikora mengadakan sidang di Paripura di
Istana Negara pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 dan dipimpin oleh Soekarno.
Sidang dimulai pukul 09.00, semua menteri menghadiri sidang tersebut kecuali
Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jendral Soeharto.[8]
Belum lama Presiden Berpidato ia mendapat laporan dari Brigjen Sabur, ajudan
senior dan Komandan Resimen Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan
tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan presiden
Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II Dr. J.
Laimena dan berangkat menuju istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr.
Subandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh.[9]
Sementara itu,
tiga orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan
Veteran), Brigjen M.Jusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Machmud,
yang juga mengikuti sidang Paripurna Kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden
Soekarno ke Bogor. Motivasinya adalah agar presiden Soekarno tidak merasa
terpencil dan supaya yakin bahwa ABRI, khususnya TNI AD etap siap sedia
mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh.
Di Istana Bogor
ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan dengan presiden. Sesuai dengan
kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tersebut bersama komandan Resimen
Cakrabirawa Brigjen Sabur diperintahkan menyusun draf surat perintah kepada
jenderal Soeharto. Setelah draf tersebut dibahas bersama dengan para Waperdam
dr. Subandrio, dr. Leimena, dan dr. Chairul Saleh, draf surat perintah itu
kemudian ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sehingga menjadi surat perintah
11 Maret, yang disingkat menjadi Supersemar.[10]
2. Implementasi
Supersemar
Setelah surat perintah tersebut ditanda tangani oleh
Presiden Soekarno, maka ketiga perwira tinggi tersebut langsung menyampaikanya
kepada Jenderal Soeharto pada malam hari itu juga. Kemudian Jenderal Soeharto
mengundang front Pancasila dan memanggil para panglima daerah ke Markas Kostrad
untuk membicarakan adanya surat perintah tersebut serta langkah yang akan
diambil karena dukungan mereka sangat diperlukan.[11]
Langkah pertama pada 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto
membubarkan dan melarang PKI dan seluruh organisasi bawahanya (PR, Gerwani,
SOBSI, BTI dan sebagainya) di seluruh wilayah Indonesia.[12]
Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan begitu salah satu
Tritura yang diajukan pada saat demontrasi besar-besaran tahun 1966 itu sudah
dilaksanakan. Kepada para mahasiswa dan pelajar, Jenderal Soeharto meminta
untuk segera kembali ke bangku sekolah. Sementara itu, kepada semua partai
politik dan organisasi massa untuk tidak menerima anggota bekas PKI dan
ormasnya.
Langkah kedua, tindalan yang diambil berdasarkan SP 11
Maret adalah dikeluarkanya Keputusan Presiden No.5 tanggal 18 Maret 1966
tentang penahanan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam pemberontakan
G-30 S/PKI. Para menteri tersebut adalah dr.Subandrio, dr. Chairul Saleh, Ir.
Setiadi Reksoprodjo, Oei Tjo Tat, S.H., Jusuf Muda Dalam, Mayjen Ahmadi,, drs.
Achadi, Sumardjo, Armunanto, Soetomo Martopradopo, Astrawinata, S.H. J.
Tumakaka, Mayjen Dr.Sumarno dan Letkol Sjafei.
Langkah ketiga, untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintah, Jenderal Soeharto mengangkat lima orang menteri Koordinator (Menko) ad interim[13] yang bersama-sama menjadi Presidium Kabinet.
Mereka adalah Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, dr. Roeslan Abdulgani, dr.
K.H. Idham Chalid dan dr. J. Leimena.[14]
B.
Masa Transisi (Dualisme Kepemimpinan Nasional) serta
Poses Penyelesaianya (Peralihan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno ke
Jenderal Soeharto).
1.
Masa Transisi (Dualisme Kepemimpinan Nasional)
Pada
masa 1966-1967, terjadi dualisme dalam kepemimpinan nasional. Disatu pihak
presiden Soekarno yang masih aktif, dan dipihak lain adanya tokoh Jenderal Soeharto
yang memimpin Pemerintahan. Suasana konflik politik sangat kondusif untuk
terjadinya perpecahan nasional.
Pada 2
Mei 1966, Presidium KAMI Pusat menyampaikan nota politik Kepada DPR GR mengenai
pemerintah UUD 1945 dengan konsekuen terutama tentang pengangkatan anggota
DPR/MPRS dan mengesahkan SP 11 Maret 1966 untuk mengamankan jalannya revolusi.
Dengan nada yang sama dengan KAMI, 11 orang anggota Front Pancasila menandatangani pernyataan kebulatan
tekad.
Usaha
merintis jalan menuju kepada iklim politik yang stabil berlangsung, setelah
keluarnya Supersemar. MPRS bersidang dari tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966
menghasilkan 24 ketetapan MPRS dan satu keputusan No.5/MPRS/1966. Menyadari
fungsinya sebagai lembaga yang menentukan garis besar haluan negara, MPRS pada
waktu yang bersamaan mengeluarkan ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966 tentang
pembentukan kabinet Ampera. Kabinet ini dibentuk untuk memenuhi dan
melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan
yang perlu di stabilkan.
Tugas
membentuk Kabinet Ampera ini dipercayakan kepada Letnan Jenderal Soeharto.
Tugas Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
Program-programnya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat terutama bidang
sandang dan pangan. Serta akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1968.
Disamping itu semua, juga diusahakan pembenahan dibidang ketatanegaraan,
disesuaikan dengan UUD 1945. Pemerintah daerah diberikan otonomi
seluas-luasnya. Dengan demikian tercipta suatu stabilitas politik dan ekonomi
secara merata, dan melanjutkan perjuangan
anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.[15]
Kabinet
Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966, setelah Letdjen Soeharto mengadakan
konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR GR maupun dengan organisasi politik dan
masa. Jangka waktu kerja kabinet Ampera adalah dua tahun. Tugas pokok dan
programnya yang terkenal dengan dwi Dharma Catur Karya berorientasi kepada
tugas-tugas penyelesaian proses revolusi. Organisasi kabinet diusahakan melaksanakan,
dapat menjamin kontiniutas perencanaan, administrasi, dan pembinaan personel.[16]
Pertentangan
politik berangsur-angsur mulai reda, setelah presiden Soekarno pada tanggal 22
Februari 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal
Soeharto. MPRS menyelenggarakan sidang Istimewa pada 7-12 Maret 1967 dengan
mengangkat Jenderal Soeharto selaku pejabat presiden. Ada tiga masalah nasional
selama tahun terakhir masa transisi yang berlangsung dari tanggal 1 Januari –
tanggal 26 Maret 1968, yang diperhatikan oleh pemerintah Orba, yaitu :
1) Memperkuat pelaksanaan sistem Konstitusional,
menegakkan hukum dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat sebagai syarat
untuk mewujudkan stabilisasi politik.
2) Melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama
sebagai usaha untuk memberi isi kepada kemerdekaan.
3) Tetap waspada sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan
laten PKI.
2.
Peralihan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno ke
Jenderal Soeharto.
Pada
sidang umum MPRS tahun 1966, presiden selaku Mandataris MPRS diminta oleh MPRS
untuk memberikan pertanggungjawabanya mengenai kebijakan yang telah dilakukan,
khususnya mengenai masalah Pemberontakan G-30-S/PKI. Hal yang mengecewakan MPRS
adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabanya terhadap MPRS
cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan.
Masalah
G-30-S/PKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan presiden tidak
disinggung dalam Nawaksara[17].
Pada tanggal 22 Oktober 1966 pimpinan MPRS mengirim nota kepada presiden yang
berisi mengenai kelengkapan pertanggungjawaban presiden mengenai sebab-sebab
terjadinya G-30-S/PKI beserta epilognya, dan kemunduran ekonomi serta akhlak.
Pada tanggal 10 Januari 1967 presiden menyampaikan naskah untuk melengkapi
pidato pertanggungjawabanya (Nawaksara).
Naskah tersebut disebut sebagai Pelengkap Nawaksara
yang di singkat dengan Pel Nawaksara. Pada pokoknya isi pidato tersebut adalah
tidak meredakan konflik atau keadaan, tetapi situasi konflik yang semakin
tajam. Para alim ulama Jabar menyatakan tidak lagi mengakui presiden Soekarno
sebagai presiden karena telah melakukan pelanggaran terhadap Syariat Islam dan
UUD 1945 serta ketetapan MPRS. Pada tanggal 7 Februari 1967 Jenderal Soeharto
menerima surat rahasia dari presiden Soekarno denga perantaraan Hardi, S.H.
surat tersebut dilampiri sebuah konsep (draf) surat penugasan mengenai pimpinan
pemerintah sehari-hari kepada pemegang Supersemar 1966.
Pada 8
Februari 1967, oleh Jenderal Soeharto konsep tersebut dibahas dan dibicarakan
bersama keempat panglima Angkatan Bersenjata.
Mereka mengambil kesimpulan bahwa konsep surat tersebut tidak dapat
membantu penyelesaian konflik politik yang ada. Dua hari kemudian tanggal 10
Februari 1967, Soeharto menghadap Presiden Soekarno untuk membicarakan masalah
surat penugasan khusus tersebut. Kemudian Soeharto mengajukan konsep mengenai
penyelesaian konflik tersebut. Konsep tersebut berisi pernyataan Presiden
berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang
Supersemar 1966 berdasarkan ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966.
Pagi
tanggal 13 Februari 1967, para panglima berkumpul kembali untuk membicarakan
konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada presiden. Pukul 11.00 para
panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto
Joedodihardjo untuk menghadap presiden.
Beberapa waktu kemudian, dengan perantaraan MayJen
Suryo Sumpeno, ajudan presiden , presiden soekarno setuju konsep yang diajukan
oleh Jenderal Soeharto, dengan syarat ada jaminan dari Soeharto.
Pada
hari kamis, pukul 19.30, bertempat di Istana Negara, dengan disaksikan oleh
ketua presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden/Mandaris
MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan bersenjata RI dengan resmi menyerahkan
kekuasaan pemerintah kepada pengemban Ketetapan MPRS No.IXMPRS/1966 Jenderal
Soeharto.
Pada akhir tahun 1960-an, ketika bertindak untuk
mengganti rezim Soekarno, Soeharto membuat beberapa perubahan mendasar dalam
orientasi ideologi dan politik pemerintah Indonesia dan kebijakan ekonominya.[18]
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjabaran bab sebelumnya dapat penulis simpulkan
bahwa perkembangan politik awal orba sampai pemilu 1971, di mulai dengan adanya
Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal
Soeharto. Penyerahan surat perintah ini dilatarbelakangi oleh peristiwa yang
terjadi pada tahun 1965 akibat dari adanya gerakan 30 September. Masalah yang
terjadi baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi yang terjadi di
Indonesia, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan demokrasi
terpimpin Presiden Soekarno, kekecewaan ini meletus dengan tindakan demonstrasi
besar-besaran yang dilakukan oleh Mahaiswa dan Pelajar di Jakarta pada tanggal 10
Januari 1966.
Setelah keluarnya Supersemar pada bulamn Maret 1966, maka
di Indonesia muncul dualisme kepemimpinan, dimana Soekarno yang masih aktif
bertindak sebagai Presiden RI dan Soeharto sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam
hal ini terjadi banyak permasalahan politik dan ekonomi yang terjadi sehingga
Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemimpin pemerintahan mengambil ahli untuk
menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dan secara berangsur-angsur
masalah politik dan ekonomi semakin membaik. Dengan adanya dualisme
kepemimpinan yang terjadi di indonesia pada tahun 1966-1967, maka jalan
penyelesaianya adalah peralihan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno ke
Jenderal Soeharto pada hari kamis pukul 19.30 tahun 1967.
B. Saran
Dari penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa
penyusunan makalah ini banyak terjadi kesalahan dan kekurangan, baik dari segi
penulisan, isi dan bahasa yang penulis gunakan, untuk itu penulis meminta
kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan makalah ini di massa yang
akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Marwati
Djoened Poesponegoro, dkk. 2008. Sejarah
Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai
Pustaka.
Christianto
Wibisono. 1870. Aksi-Aksi Tritura Kisah
Sebuah Partnership 10 Januari-11 Maret
1966.
Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.
Susan Blackburn. 2011. Jakarta Sejarah 400 Tahun. Jakarta : Masup Jakarta.
Batubara, Cosmas. 1986. Sejarah Lahirnya Orde Baru Hasil dan Tantanganya. Jakarta: Yayasan Prahita.
Marshal, Green. 1985. Dari Soekarno ke Soeharto : G-30-S-PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar (Terjemahan: Indonesia: Crisis and
Transformation 1965-1968). Jakarta: Pustaka
Utama Grafiti.
Drs. Mulyono Al. Joyomartono, M.A, dkk. 1990. Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa Indonesia. Semarang: IKIP
Press.
Machmud, H. Amin. 1985. Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru. Jakarta: Penertbit.
Audrey, Kahin. 2005. Dari Pemberontakan Ke Integrasi (Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998). Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
[1]Marwati Djoened
Poesponegoro, dkk. 2008. Sejarah Nasional
Indonesia Jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm. 543.
[2]Christianto Wibisono.
1870. Aksi-Aksi Tritura Kisah Sebuah
Partnership 10
Januari-11 Maret 1966. Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata. Hlm.3.
[4] Kesatuan
Aksi Mahasiswa Indonesia, adalah suatu federasi penumpasan G-30 S, yang pada
tanggal 10 Januari 1966 melancarkan aksinya dengan menjadi pelopor demontrasi
mahasiswa dan pelajar atas kebijakan pemerintahan Soekarno.
[6]Adalah singkatan
dari Neo-kolonialisme dan Imperialisme yang diartikan oleh
Soekarno sebagai bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh Negara Barat
(Sekutu), terhadap Negara Timur.
[8]Batubara,
Cosmas. 1986. Sejarah Lahirnya Orde Baru
Hasil dan Tantanganya. Jakarta : Yayasan Prahita. Hlm 87.
[9] Marshal,
Green. 1985. Dari Soekarno ke Soeharto :
G-30-S-PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar (Terjemahan: Indonesia: Crisis and
Transformation 1965-1968). Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.Hlm. 231-232.
[12]Drs.
Mulyono Al. Joyomartono, M.A, dkk. 1990. Jiwa
Semangat dan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa Indonesia. Semarang: IKIP Press.
Hlm.109.
[13]Adalah
ungkapan latin yang artinya adalah “Sementara”. Ungkapan ini sering digunakan
untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan.
[14] Machmud,
H. Amin. 1985. Surat Perintah 11 Maret
1966 Supersemar Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru. Jakarta : Penertbit.
Hlm. 72.
[17] Nawaksara, adalah judul pidato Soekarno yang dilakukan pada
tanggal 22 Juni 1966 dalam sidang umum ke-IV MPRS, jika diartikan dalam bahsa
indonesia adalah sembilan ucapan presiden.
Pidato ini disampaikan oleh presiden Soekarno sebagai pertanggungjawaban
atas sikapnya dalam menghadapi G-30-S. Ia menolak menyebut gerakan tesebut
G-30-S, karena menurut dia peristiwa tersebut terjadi pada 1 Okt’dini hari,
yang disebut dengan Gestok.
[18]Audrey,
Kahin. 2005. Dari Pemberontakan Ke
Integrasi (Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998). Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 397.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar